Debt Collector Juga Manusia: Meninjau Ulang Efektifitas Usulan Penghapusan Profesi Debt Collector

Belakangan ini, banyak banget suguhan kasus-kasus unik yang mampir di depan kita. TV, radio, koran, internet bahkan obrolan pun membahas tema-tema yang sama. Mulai dari gempa di Cilacap yang diisukan berpotensi Tsunami, kebakaran kilang minyak Cilacap, Malinda Dee dengan Privat Bankingnya, Polisi india Briptu Norman hingga yang paling akhir (saya dengar) tentang isu Debt Collector! Isu terakhir yang mulai santer dibicarakan, secara langsung atau di media. Sebab musababnya adalah kasus kematian salah satu nasabah di Citibank, yang disebut-sebut karena dipukuli Debt Collector-nya.

Parahnya, bahkan pas googling dengan tema itu, judul yang muncul sadis-sadis! Masya Allah..!!

Tulisan saya kali ini pengen menyoroti isu seputar debt collector yang spesifik membahas tentang ‘penghilangan’ profesi Debt Collector. Masalah ini saya pikirkan pas tadi googling mampir ke vivanews.com, eh ada artike yang semacam ini:

Anis Matta Usul Debt Collector Dihilangkan

“Kalau masalah-masalah seperti itu dibawa saja ke pengadilan perdata,” kata Anis.

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan penggunaan jasa debt collector memang menimbulkan perdebatan. Namun, Anis sendiri menilai tidak perlu ada jasa debt collector.

“Sebaiknya dihilangkan saja. Pikirkan saja dulu ide-idenya agar jasa ini tidak lagi digunakan,” kata Anis saat ditemui di Gedung DPR, Rabu, 6 April 2011.

Anis sendiri mengatakan aturan tentang debt collector bisa dibicarakan oleh DPR dengan Bank Indonesia. Menurut Anis, BI perlu membuat aturan soal debt collector.

“Soal levelnya nanti di mana (peraturan BI atau Undang-Undang), itu bisa dibicarakan,” ucap Anis.

Anis sendiri memiliki alternatif lain untuk mengatasi permasalahan kredit macet. Sehingga permasalahan tunggakan ini tidak menyebabkan terjadinya kekerasan atau teror yang dilakukan debt collector.

“Kalau masalah-masalah seperti itu dibawa saja ke pengadilan perdata,” kata Anis, memberikan alternatif pengganti debt collector.

Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/213309-anis-matta-usul-debt-collector-dihilangkan


Membaca artikel semacam itu, tiba-tiba muncul pembelaan dalam diri saya pada sosok seorang debt collector. Artikel semacam itu seolah-olah, mengisyaratkan pusat segala permasalahan dan kekerasan adalah debt collector. Bank bukan sumber masalah, nasabah bandel juga bukan sumber masalah…

Saya pengen menyampaikan keberatan ini sebagai suara dari rakyat kecil yang merasakan adanya diskursus yang berlebihan dan kurang tepat pada sosok seorang Debt collector.

1. Debt collector vs Premanisme. Jujur, saya gak terima seandainya ada pihak yang menyebutkan bahwa Debt collector itu ya preman itu. Apa gak mikir apa orang yang bilang gitu, secara realitas dari 2 sosok tersebut berbeda! Yang satu minta duit karena gak ada kerjaan, lah yang satu minta duit memang karena kerjaannya begitu. Dan lagi, kalo preman, dia minta duit secara melanggar hukum, kalo debt collector dia melakukan itu dengan surat tugas! Dan jelas tidak melanggar hukum. Jadi antara debt collector dan preman, jelas beda lah..

2. Menghilangkan profesi debt collector dan menggantinya dengan mekanisme sidang perdata. Oke, SAYA SANGAT TIDAK SEPAKAT! Solusi ini kayak gini loh analoginya, di rmah anda banyak nyamuk, jadi di bom aja rumahnya biar nyamuknya ilang. Solusi yang cukup sadis menurut saya, namun tidak dengan tepat memecahkan sumber masalah.

Kenapa bisa begitu? Kita mestinya obyektif donk mendudukkan debt collector itu seperti apa. Debt collector kan sebuah profesi. Setiap profesi pastilah ada bentuk pekerjaannya dan bidang pekerjaan yang ditangani. Seperti halnya dokter yang bentuk pekerjaannya memeriksa pasien, bikin resep dan bidang pekerjaannya adalah menangani masalah penyakit. Debt collector pun punya bentuk pekerjaan dan bidang sendiri. Yaitu menagih uang kepada orang-orang yang berhutang. Jelas, hanya itu pekerjaannya!

Lantas bagaimana dengan debt collector yang melakukan kekerasan? Ya kita juga haru bijaksana donk mendudukkannya. Apakah memang kekerasan itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh debt collector ataukan hanya ulah oknum? Toh di profesi yang lain juga gak sedikit penyakit-penyakit semacam itu, tapi kita tidak ribut untuk mempermasalahkan eksistensi profesinya?

Sebagai contoh, misal dia dokter yang mal praktek, membuat orang cacat, aborsi, dan sebagainya. Kenapa tidak ada yang menuntut agar profesi dokter dihilangkan? Contoh lain, misal ada politikus, anggota dewan, pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi yang dengan nyata dampaknya jauh lebih besar daripada kematian 1 orang nasabah) toh kita juga tidak pernah ribut dengan keberadaan profesi politikus tersebut. Kalo begini, lantas dimana letak keadlian??

3. Berikutnya tentang mengganti debt collector dengan sidang perdata. Oke, kita tampung. Tapi saya pengen menyempaikan pandangan dari sisi saya dulu nih. Permasalahan ini kan spesifik membahas penyelesaian masalah utang-piutang. Nah kalo seandainya pakai mekanisme sidang perdata, pertanyaan saya muncul. Gimana cara menghadirkan pihak tertagih ke sidang atau pengadilan? Lah debt collector aja kadang nyarinya susah. Kalo anda jawab, ya pake surat panggilan polisi. Oke, ide bagus! Berarti tetep ada pihak yang akan menemui pihak tertagih dan menyampaikan surat panggilan dan kalo seandainya tertagih tidak mau hadir, bukan tidak mungkin surat panggilan yang lebih ‘memaksa’ akan timbul. Ujung-ujungnya tidak jauh berbeda juga kan?🙂

Saran yang semacam inilah yang saya nilai kurang efektif (kalo tidak mau dibilang tidak memecahkan masalah). Kenapa? Karena solusi di atas tida akan menghilangkan ralitas debt collector tapi hanya akan membuat praktek debt collector semakin tidak bisa dijangkau atau dilihat alisa akan memunculkan profesi debt collector yang ilegal. Kok bisa? Ya karena bank butuh orang yang menagih, rakyat indonesia butuh pekerjaan, klop kan menghasilkan profesi det collector yang tak terlihat..🙂

Solusi apa yang saya tawarkan? Kok daritadi kritik melulu? ya sebelum menyampaikan solusi kan kita perlu mendudukkan dulu permasalahannya di mana dan apa saja kekurangan dari solusi yang ada. Jadi alur bahasan saya masih logis lah;p

Oke, solusi yang saya tawarkan bagi masalah debt collector yang semacam ini adalah: menata pola hubungan antara bank, nasabah dan debt collector. apa maksudnya? Ya menata bagaimanakah posisi dan kedudukan masing-masing dalam proses perputaran ekonomi. Detilnya demikian:

1. Untuk bank. Mestinya bank melakukan seleksi yang ketat terhadap calon nasabah yang akan berhutang. Hal ini untuk memperketat dan memiimalisir resiko nasabah yang tidak bisa bayar hutang atau tagihan kartu kreditnya. Apakah selama ini hal semacam ini berjalan? Tidak sepenuhnya.. lah bapak saya aja berkali-kali dapat telpon disuruh bikin kartu kredit.. ini kan seolah-olah dari bank itu sendiri yang kejar tayang untuk dapat ‘korban’ yang banyak. Kalo kayak gini yang berjalan, ya wajar banyak orang yang punya hutang tapi gak bayar.

Berikutnya, bank perlu membuat SOP (stadar Operasional Proses) bagaimanakah pekerjaan seorang debt collector itu. Dalam manajeman hal ini perlu, agar bank tahu apa yang dikerjakan oleh para pekerjaanya dan akan jelas siapakah yang dipersalahkan seandainya adalah kejadian tidak diinginkan. Bank perlu membuatkan kode etik seorang debt collector ketika bertemu nasabah tertagih seperti apa, apa saja perilaku yang tidak boleh dimunculkan, dll. Kalo ini berhasil, debt collector gak akan bisa berbuat seenaknya, kalo di masih pengen bekerja ebih lama di bank tersebt.

2. Untuk nasabah (atau calon nasabah). Mestinya anda semua sadar diri dengan kemampuan finansial anda. Jangan termakan gaya hidup dan buaian kemewahan dari produk tertentu yang bisa jadi akan mencekik anda suatu saat kelak. Dan berikutnya, perlu anda catat juga, jangan gunakan hutang di bank untuk keperluan konsumtif! Kenapa? Karena hal itu akan berakibat fatal. Anda tidak akan memiliki cukup uang untuk membayar (tidak ada perputaran uang dari pinjaman anda)

3. Untuk debt collector. laksanakanlah tugas sebagaimana kode etik profesi anda. Janganlah memikirkan hal yang lain seperti imbalan, bonus, dll yang akhirnya membuat anda harus melanggar etika profesi anda. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Cobalah berempati dengan pihak tertagih, apa yang sedang mereka pikirkan setiap kali anda datang? Stress bukan??! Nah, kekeransan bukan solusi yang tepat untuk menghilangkan stress. Ajaklah ngobrol dengan baik untuk mensepakati kontrak pembayaran tertentu. Atau ajaklah dia menemui pihak bank yang berwenang mengurusi kontrak perpanjangan cicilan.

Saya rasa, apabila hal di atas di laksanakan, tentunya kondisinya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut anda?

Taufan Arifianto

7 April 2011

About Taufan

Ingatlah, angin itu akan selalu berhembus!

Posted on 7 April 2011, in Sosialita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 8 Komentar.

  1. Hey bro, i am rajib from techncom. I am here because of your comment in my blog. When you comment on other blog please don’t try to advertise of your blog/site. You can get a backlink from my blog by your nice and informative comment. Otherwise it will be treat as a spam comment. Write a nice comment and use Name/URL option for your comment.

  2. oo, i really sorry for that. and thanks alot for your kind information:)

  3. hmmm…. imagenya udah terlalu ga enak di mata masyarakat sih. dan buat masyarakat klo mau ngutang, jadilah penghutang yg bertanggungjawab. biar enak kan urusannya..

    salam…😉

  4. halo mas saya boleh komentar ya
    menurut saya semua nya salah …

    1. yg pinjem uang atau kredit nyicil gak mengukur kekuatan pembayaran.. haya mengikuti nafsu saja, pas pada saat mau membayar tidak sanggup…

    2. Pihak Bank memberikan kemudahan dan menjadi opportunis dengan menjadikan lahan persaingan produk antar bank dan yang menjadi objek nya adalah masyarakat dengan kredit pinjaman dari bank yang bersangkutan.

    3. Debt Collector adalah senjata para pihak bank untuk menagih uang pinajaman atau kredit yg macet. dan prosedur penagihan tidak diatur oleh undang-undang. bahkan sering melanggar aturan pidana.

    saya setuju dengan komentar anis matta bahwa perkara pinjaman harus diselesaikan di pengadilan perdata karena legal formal perundang- undangan RI mengatur demikian. nah kalau dalam hal ini dilibatkan debt collector sebagai penagih, maka seharus nya debt collector tidak bertindak melanggar aturan PIdana. apa lagi sampai memaksa dan menyita barang bahkan sampai melukai atau membunuh seseorang dalam proses menagih hutang.
    menurut saya kalau debt collector mau di pertahankan, maka harus dibuat aturan yang baku sebagai parameter. Aturan tersebut juga saling berkaitan dengan bank sebagai pemberi pinjamanan. dan terkait sampai ke proses pemberian pinjaman.

    tidak perlu dibuat kode etik debt collector… menurut saya debt collector bukan seperti dokter atau pengacara… karena ini murni swasta.

    salam.

    • Lah apa yang bapak tuliskan itu udah ada semua di ulasan saya di atas..
      namun saya masih melihat ada beberapa kecacatan dari argumen bapak.
      1. Hanya saja ulasan bapak tentang dukungan terhadap ucapan Anis Matta tidak didasari dengan alasan yang kuat. kalo sejak awal dengan perdata bisa, ya gak akan kayak gini kan pak..
      Masalahnya, kalo pun pake perdata, tetep membutuhkan pihak ketiga (selain nasabah dan bank) yang akan menghubungkan keduanya. dalam arti, proses ‘penangkapan’ nasabah nakal pun juga butuh orang lain lagi. siapakah itu? potensinya ada 2, dari pihak bank ataukah dari pihak netral (kepolisian, karena tidak mungkin dari kejaksaan). nah, dalam konteks ini, kalo toh ujung-ujungnya harus ada orang sebagai pihak ketiga, ya kenapa Debt Collector harus dihapus? toh sistem perdata juga akan meunculkan ‘pihak ketiga lain’ yang bisa jadi akan melakukan tindak kekerasan juga kan?
      2. Kalo tentang kode etik, wah paradigma bapak salah besar seandainya berpikiran bahea kode etik hanya untuk perusahaan atau pegawai negeri. bukan untuk swasta! dalam ilmu manajemen nih pak, Kode etik dibuat bukan untuk membedakan manakah perusahaan swasta dan manakah yang bukan. tetapi kode etik digunakan untuk menunjukkan hal-hal apa sajakah yang wajib dan haram dilakukan oleh profesi tertentu. jadi kode etik TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN SWASTA ATAU NEGERI, Pak! dan gak perlu dipisah-pisahin gitu lah..

      • wah semakin menarik mas tapi bukan saya tidak setuju dengan pihak ketiga.

        kan sudah saya tulis diatas bahwa menurut saya kalau debt collector mau di pertahankan, maka harus dibuat aturan yang baku sebagai parameter. Aturan tersebut juga saling berkaitan dengan bank sebagai pemberi pinjamanan. dan terkait sampai ke proses pemberian pinjaman.

        tidak bisa ujug2 menyalahkan debt colector sebagi petugas eksekusi dilapangan, harus juga ada aturan sanksi bagi pihak bank yang memberi pinjaman yang tidak sesuai dengan ketaatan bank dan proses mengenal nasabah. karena sebab akibat nya bermula dari sini.

        dan untuk debt colector tidak semua nya nakal, tapi hendak nya SOP debt colector dalam menjalankan pekerjaan nya tidak bertentangan dengan hukum pidana.

        untuk masalah kode etik profesi dokter juga banyak yang swasta apalagi untuk profesi pengacara jauh dari pegawai negeri sipil. Kode etik di buat sebagai parameter suatu pekerjaan profesi yang apabila kode etik tersebut dilanggar dapat mengakibat sesuatu hal terhadap profesi tersebut. demikian pak. dan bukan masalah swasta atau negeri.

        salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s